kisi-kisi pkn kelas 10 semester 1 kurikulum merdeka

kisi-kisi pkn kelas 10 semester 1 kurikulum merdeka

Berdasarkan buku PKN kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka, materi yang dipelajari meliputi:

Gambar kisi-kisi pkn kelas 10 semester 1 kurikulum merdeka

• Konsep negara, konstitusi, dan hukum

  • Pengertian negara
  • Unsur-unsur negara 
  • Fungsi negara
  • Jenis-jenis negara
  • Pengertian konstitusi
  • Fungsi konstitusi
  • Macam-macam konstitusi
  • Pengertian hukum
  • Fungsi hukum
  • Macam-macam hukum

• Sistem pemerintahan Indonesia

  • Pengertian sistem pemerintahan
  • Macam-macam sistem pemerintahan
  • Sistem pemerintahan Indonesia
  • Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia
  • Tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia
  • Hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia
  • Prinsip-prinsip sistem pemerintahan Indonesia

• Sistem demokrasi Pancasila

  • Pengertian demokrasi
  • Unsur-unsur demokrasi
  • Prinsip-prinsip demokrasi
  • Bentuk-bentuk demokrasi
  • Demokrasi Pancasila
  • Nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila
  • Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila
  • Bentuk-bentuk demokrasi Pancasila

Materi-materi tersebut dipelajari dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami konsep-konsep dasar kewarganegaraan, sistem pemerintahan Indonesia, dan demokrasi Pancasila. Dengan memahami materi-materi tersebut, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pemerintahan Indonesia

Pengertian sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah cara pemerintahan suatu negara dijalankan. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial.

Macam-macam sistem pemerintahan

Berdasarkan cara pembagian kekuasaannya, sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu:

• Sistem pemerintahan presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

• Sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Sistem pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia

Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga tertinggi negara yang berkedudukan di ibu kota negara. MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

• Presiden

Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di ibu kota negara. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

• Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan di ibu kota negara. DPD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

• Mahkamah Agung (MA)

MA adalah lembaga tinggi negara yang berkedudukan di ibu kota negara. MA adalah lembaga yudikatif yang merdeka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia

Tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia

Hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia bersifat saling mengimbangi dan saling mengawasi.

Prinsip-prinsip sistem pemerintahan Indonesia

Prinsip-prinsip sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

• Pemisahan kekuasaan

Pemisahan kekuasaan adalah prinsip yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

• Kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat

Kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Hal ini diwujudkan dalam pemilihan umum, yang merupakan sarana untuk rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

• Persamaan di depan hukum

Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini diwujudkan dalam prinsip equality before the law.

Sistem demokrasi Pancasila

Pengertian demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

• Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat

Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat. Hal ini diwujudkan dalam pemilihan umum, yang merupakan sarana untuk rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

• Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat

Demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Hal ini diwujudkan dalam prinsip kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

• Demokrasi adalah pemerintahan untuk rakyat

Demokrasi adalah pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini diwujudkan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

Unsur-unsur demokrasi

Unsur-unsur demokrasi adalah sebagai berikut:

• Kebebasan

Kebebasan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin dalam setiap negara demokrasi. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk berpendapat, berserikat, berkumpul, dan beragama.

• Persamaan

Persamaan adalah prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam setiap negara demokrasi. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan di depan hukum, persamaan hak, dan persamaan kesempatan.

• Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara demokrasi. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan sosial, keadilan ekonomi

Prinsip-prinsip demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:

• Kebebasan

Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan individu. Kebebasan individu harus dijamin oleh negara, termasuk kebebasan untuk berpendapat, berserikat, berkumpul, dan beragama.

• Persamaan

Demokrasi menjunjung tinggi persamaan di depan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memandang ras, suku, agama, dan gender.

• Keadilan

Demokrasi menjunjung tinggi keadilan sosial. Negara berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila

Nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

• Ketuhanan Yang Maha Esa

Demokrasi Pancasila berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa demokrasi Pancasila mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama.

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kesempatan.

• Persatuan Indonesia

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini berarti bahwa demokrasi Pancasila mengakui dan menjunjung tinggi perbedaan, tetapi tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

• Pemilihan umum

Pemilihan umum merupakan sarana untuk rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan.

• Kebebasan berpendapat

Warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berpendapat ini harus dijamin oleh negara.

• Kebebasan berserikat

Warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Kebebasan berserikat dan berkumpul ini harus dijamin oleh negara.

• Kebebasan beragama

Warga negara memiliki kebebasan untuk beragama. Kebebasan beragama ini harus dijamin oleh negara.

• Persamaan di depan hukum

Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini berarti bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama oleh hukum, tanpa memandang ras, suku, agama, dan gender.

• Keadilan sosial

Negara berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa negara harus berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Bentuk-bentuk demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

• Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah demokrasi di mana rakyat secara langsung ikut serta dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

• Demokrasi perwakilan

Demokrasi perwakilan adalah demokrasi di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

• Demokrasi semi langsung

Demokrasi semi langsung adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

Demokrasi Pancasila di Indonesia

Demokrasi Pancasila telah diterapkan di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Demokrasi Pancasila telah mengalami berbagai perkembangan seiring dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia. Demokrasi Pancasila mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Materi yang dipelajari dalam kisi-kisi soal PKN kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka meliputi:

• Konsep negara, konstitusi, dan hukum
• Sistem pemerintahan Indonesia
• Sistem demokrasi Pancasila

Materi-materi tersebut penting untuk dipahami oleh peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berikut adalah beberapa tips untuk mempelajari materi-materi tersebut:

• Pelajari materi secara bertahap dan berulang-ulang
• Buatlah catatan penting dari materi yang dipelajari
• Diskusikan materi dengan teman atau guru
• Lakukan latihan soal secara rutin

Dengan mempelajari materi-materi tersebut secara tuntas, peserta didik diharapkan dapat:

• Memahami konsep-konsep dasar kewarganegaraan
• Menganalisis sistem pemerintahan Indonesia
• Menghargai nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila
• Menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab